Tapsel-UngkapFakta
Diduga sejumlah proyek kegiatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2022 terdapat banyak kejanggalan diantaranya adanya kongkalikong proses lelang, dugaan fifty-fifty anggaran konsultan perencana dan pengawas hingga adanya dugaan korupsi dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Angkola Muaratais, Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Gigi serta adanya rekaman pembicaraan tentang uang kewajiban atau istilah KW sebesar 17℅ dalam mengerjakan suatu proyek mengundang banyak pihak mengkomentari terkait hal tersebut.
Salah seorang aktifis pergerakan di Tabagsel Afri Nasti, sabtu (28/10/2023) menyampaikan hal tersebut ketika dihubungi kru media ini.
Ket: Foto Kantor Dinas Kesehatan Tapsel
Hal ini disampaikan Afri Nasti berdasarkan banyaknya pemberitaan diberbagai media terkait dugaan korupsi Pembangunan Puskesmas Angkola Muaratais dengan pagu anggaran senilai Rp.6,8 Miliar yang berawal dari proses lelang, dimana CV. SINTA NURIYAH selaku pemenang pada saat itu melakukan penawaran sebesar 20% dari pagu anggaran yang diumumkan, namun berujung mundur dengan dugaan adanya permintaan uang mundur.
Demikian juga dengan proyek Pembangunan Rumah Dinas Dokter yang dimenangkan oleh CV. ANUGRAH PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.951 juta, namun kondisi rumah dinas dokter tersebut juga belum selesai dikerjakan hingga jatuh tempo akhir dari kegiatan
"Kuat dugaan beberapa item pekerjaan yang tertuang di RAB (Rencana Anggaran Biaya) belum terpasang, seperti pintu UPVC, pintu UPVC kamar mandi, jendela kaca UPVC", ungkapnya.
Disamping itu pekerjaan lantai keramik diduga menggunakan kualitasl nomor satu, tetapi yang terpasang keramik biasa dan pekerjaan sanitair berupa kloset duduk dan tangki toto ternyata menggunakan kloset jongkok tanpa tangki merk toto.
"Kalau memang ini tidak sesuai seperti yang ada di RAB, maka kita dapat mengkalkulasikan adanya dugaan ratusan juta rupiah yang berpotensi telah terjadi penyimpangan anggaran", cetusnya.
Nah, untuk itu Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk mencermati permasalahan tersebut, dengan cara Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terkait proyek-proyek di dinas tersebut dengan cara memanggil pihak pelaksana lelang, PPK, Konsultan dan Pengawas serta rekanan yang melaksanakan kegiatan itu.
Al Nasti
