Gaza, Ungkapfakta.online - 4 sekolah di Jalur Gaza yang digunakan sebagai tempat pengungsian rusak dalam waktu 24 jam.
Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA mengatakan akibat serangan bom Israel terhadap 4 sekolah di Jalur Gaza, 23 orang tewas pada hari Kamis (2/11/2023).
Mengutip dari NY Daily News, 4 sekolah tersebut menjadi tempat pengungsian bagi sekitar 20.000 warga sipil Palestina akibat perang Israel-Hamas selama 4 minggu penyerangan tanpa henti.
Baru-baru ini, penyerangan bom di sekolah yang teletak di kamp pengungsi terbesar di Jalur Gaza, kamp Jabaliya yang menewaskan 20 orang dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka.
Dalam rekaman yang telah diverifikasi Sky News, banyak orang terluka di sekolah tersebut.
Rekaman tersebut menunjukkan kepanikan terjadi di lokasi kejadian, dan beberapa orang lari dari tempat kejadian.
Seorang pria terlihat memegang tangannya di belakang kepala.
Sementara seorang wanita terlihat dengan panik melihat sekeliling sebelum memegangi pipinya dan tampak terkejut.
Beberapa orang lainnya terlihat tertatih-tatih menuju dinding dengan bantuan orang lain.
Suara sirene ambulans diiringi teriakan massa saat kendaraan terlihat memasuki gerbang sekolah.
Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) mengatakan serangan itu terjadi setelah dua hari pemboman besar-besaran di wilayah tersebut.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini melaporkan di hari yang sama, sekolah lain di kamp pengungsi pantai juga rusak, dan satu anak dilaporkan tewas.
Lebih jauh ke selatan, dua sekolah yang berubah menjadi tempat penampungan di Kamp Pengungsi Al Bureij juga terkena serangan.
Akibat serangan tersebut, 2 orang tewas dan 31 orang lainnya mengalami luka-luka.
“Sejak dimulainya perang pada tanggal 7 Oktober, hampir 50 gedung dan aset UNRWA terkena dampaknya, dan beberapa di antaranya terkena dampak langsung,” kata Lazzarini.
Bangunan-bangunan tersebut digunakan sebagai tempat berlindung dan saat ini menampung sekitar 700.000 orang.
“Di seluruh Jalur Gaza, tempat perlindungan ini harus menjadi tempat berlindung yang aman, di bawah bendera PBB. Hukum humaniter internasional tidak diragukan lagi bahwa warga sipil dan fasilitas sipil harus dilindungi,” katanya.
Sumber: tribunnews.com
