Foto: Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.
JAKARTA,UNGKAPFAKTA.ONLINE - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai tidak berdasar pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bilang ada ketua umum parpol mengaku kartu truf-nya dipegang penguasa.
Demokrat, menurut Kamhar, tidak pernah merasa tersandera dalam penentuan capres dan cawapres yang didukung di Pilpres 2024.
"Ini pernyataan yang tak berdasar. Partai Demokrat belum pernah sekalipun berada pada posisi tidak otonom apalagi tersandera dalam penentuan Capres dan Cawapres. Jangan-jangan partainya Bung Hasto yang tersandera," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).
Ia menjelaskan bahwa partainya menerima Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres karena nama itulah yang diputuskan Prabowo Subianto selaku capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Partai Demokrat bisa menerima Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo karena Mas Gibran lah yang diputuskan oleh Pak Prabowo sebagai pendampingnya," katanya,
Penjelasan Sekjen PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada ketua partai politik (parpol) mengaku kartu truf-nya dipegang penguasa.
Hal ini terkait pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Sebab, Gibran akhirnya lolos maju menjadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," ucapnya.
Selain itu, dia menuturkan ada juga yang bercerita mengenai kerasnya tekanan kekuasaan.
"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ungkap Hasto.
Hasto menjelaskan saat ini PDIP sedang dalam suasana sedih, luka hati dan berpasrah kepada Tuhan.
“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," tuturnya.
Sebab, dia menyebut PDIP sangat mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.
"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi," jelas Hasto.
"Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," sambungnya.
Sumber: tribunnews.com
